Komisi V DPR RI mengundang jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan untuk menanyakan sejauhmana kesiapan infrastruktur dan koordinasi yang telah dilakukan kementerian ini menjelang libur Natal 2010 dan Tahun Baru 2011.

            Dewan berharap kementerian ini punya rencana terpadu antar kementerian dan antar sektor sehingga pelaksanaan berbagai moda transportasi tahun ini akan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.  

            Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V H. Mulyadi (F-PD) saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian, Dirjen Bina Marga dan Kepala Koordinator Lalu Lintas Mabes POLRI, Rabu (8/12) di gedung DPR.

            Mulyadi mengatakan, jatuhnya Natal dan Tahun Baru ini selalu bersamaan dengan liburan anak-anak sekolah dan tentunya lonjakan penumpang dengan menggunakan berbagai moda transportasi baik darat, laut maupun udara akan mengalami lonjakan.

            Mulyadi menekankan kepada seluruh Dirjen di kementerian ini agar selalu mengutamakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas. “Kami lebih menggarisbawahi untuk Dirjen Perhubungan Darat, karena kecelakaan di darat inilah yang jauh lebih tinggi dari pada transportasi lainnya,” kata Mulyadi.

            Dalam kesempatan tersebut, Mulyadi juga mengatakan dalam waktu dekat Komisi V DPR juga akan melakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Bali dan Sulawesi Utara untuk melihat langsung persiapan yang telah dilakukan ke dua provinsi tersebut dalam menghadapi liburan akhir tahun.

            Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Ali Muso mengatakan, untuk mengantisipasi liburan akhir tahun, kementeriannya akan melakukan monitoring dari tanggal 18 Desember sampai 8 Januari 2011.

            Untuk angkutan jalan, titik berat yang akan dipantau adalah Pulau Jawa, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Bali, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat. Angkutan laut akan dipantau di 52 pelabuhan, angkutan udara dalam negeri di 23 bandara dan angkutan luar negeri di empat bandara yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar dan Denpasar.

            Akhir tahun ini, prediksi jumlah penumpang moda angkutan jalan akan mengalami kenaikan 7,62 persen dibanding tahun 2009 yaitu dari 2.358.495 penumpang menjadi 2.538.274 penumpang.

            Sedang angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) mengalami kenaikan 5 persen, penumpang kereta api naik 1,5 persen, penumpang angkutan udara naik 17,95 persen dan angkutan laut naik 10 persen.

            Guna mengantisipasi lonjakan penumpang ini, kata Suroyo, pihaknya telah mempersiapkan berbagai sarana moda dengan mengerahkan bus 34.395 bus, angkutan ASDP 101 kapal, angkutan laut 90 kapal, angkutan udara 275 kapal dan angkutan kereta api 213 KA. “Jumlah yang disediakan masing-masing moda semua mengalami kenaikan dan yang terbesar moda angkutan udara sebesar 21,68 persen,” jelasnya.   

            Mengantisipasi liburan Natal dan Tahun Baru ini, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan, instansi dan institusi terkait lainnya.

            Untuk membantu memudahkan koordinasi dan komunikasi di lapangan diperlengkapi dengan fasilitas sistem informasi dan komunikasi. Setiap posko menggunakan radio trunking, handy-talky, handphone, telepon/facsimile. Untuk pemantauan statis juga dilakukan pemasangan CCTV, untuk moda jalan dipasang di 22 lokasi jalan nasional dan jalan provinsi, tujuh lokasi di jalan tol dan enam lokasi di ASDP yaitu di Merak, Bakauheuni, ujung, Kamal dan Ketapang, Gilimanuk.

Dimonopoli Freeport

            Pada kesempatan yang sama, anggota Fraksi Partai Demokrat Etha Bulo meminta perhatian kementerian ini untuk memperhatikan moda transportasi udara bagi masyarakat Papua.

            Dia sepakat Papua memang menjadi daerah tujuan, namun ia mengingatkan saat musim liburan tiba banyak masyarakat dari kabupaten lain yang pergi Provinsi. Namun kondisi yang dihadapi, mereka harus menunggu berhari-hari karena tidak adanya pesawat.

            Menurutnya, pesawat regular yang ada banyak yang disewa PT Freeport. Seharusnya, kata Etha, pesawat regular ini harus tetap berjalan seperti biasa, karena angkutan udara ini merupakan angkutan satu-satunya yang diandalkan masyarakat Papua.  

Etha meminta Kementerian perhubungan untuk memberikan perhatian serius terhadap hal ini dan meneruskannya ke Kepala Bandara Sentani. “Jangan sampai Freeport memonopoli lagi penerbangan regular yang ada di sana,” kata politisi dari daerah pemilihan Papua ini.(tt) Foto:doeh/parle/DS